Archive for 2013
Eksistensi Pemuda di Era Kemerdekaan
Eksistensi pemuda di era kemerdekaan, harus diakui memiliki peran strategis bagi kemajuan bangsa. Pemuda dengan kekuatan dan persatuannya, menjadi pilar kebangkitan semangat bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat dan mendiri. Selama 85 tahun, kemajuan bangsa tak bisa dinafikkan dari peran dan kontribusi pemuda.
Hari Sumpah Pemuda, menjadi titik-balik generasi bangsa yang matang dalam berpikir dan bertindak itu, untuk terus ‘mengepakan sayap’ dalam mengisi kemerdekaan ini.
Bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima, Sumpah Pemuda ke-85 dimaknai sebagai momentum untuk mewujudkan pemuda yang santun, mandiri, inspiratif, kreatif dan berprestasi. DPD KNPI Kota mengisi sejumlah kegiatan yang positif, seperti melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan. Diantaranya,i kemah bakti pemuda se-NTB di wilayah pantai berlayar, Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.
Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifudin Lakuy, SH, mengatakan, peserta kemah bakti diikuti sekitar 350 orang. Dari unsure pelajar, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP). Menurutnya, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai sebuah perjalanan panjang menyatukan pemuda di seluruh Indonesia. Perjuangan itu sakral, karena sumpah sebagai tonggak awal kebangkitan Indonesia. “Kita harapkan pemuda kembali dipersatukan. Mewujudkan karya-karya nyata dan menjadi bagian untuk memajukan bangsa,” ujar Syarifudin usai upacara Hari Sumpah Pemuda di kantor Pemkot Bima, Senin (28/10/2013).
Dikatakannya, UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, mulai diberlakukan penuh di seluruh daerah. Gambaran UU nya antara lain, penguatan wawasan kebangsaan pemuda, pemberdayaan dan kemandirian. Kemudian mengatur lembaga kewirausahaan pemuda. “Ini menjadi semangat baru untuk membangun pemuda di berbagai daerah,” tandasnya.
Diharapkannya, ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kepemudaan di Kota Bima, secara spesifik dan detail dengan diberlakukannya UU kepemudaan tersebut. Adanya Perda kepemudaan, peran kebijakan di Kota Bima bisa lebih menyentuh Pemuda.
Hari Sumpah Pemuda, menjadi titik-balik generasi bangsa yang matang dalam berpikir dan bertindak itu, untuk terus ‘mengepakan sayap’ dalam mengisi kemerdekaan ini.
Bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima, Sumpah Pemuda ke-85 dimaknai sebagai momentum untuk mewujudkan pemuda yang santun, mandiri, inspiratif, kreatif dan berprestasi. DPD KNPI Kota mengisi sejumlah kegiatan yang positif, seperti melaksanakan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan. Diantaranya,i kemah bakti pemuda se-NTB di wilayah pantai berlayar, Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.
Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifudin Lakuy, SH, mengatakan, peserta kemah bakti diikuti sekitar 350 orang. Dari unsure pelajar, mahasiswa, dan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP). Menurutnya, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai sebuah perjalanan panjang menyatukan pemuda di seluruh Indonesia. Perjuangan itu sakral, karena sumpah sebagai tonggak awal kebangkitan Indonesia. “Kita harapkan pemuda kembali dipersatukan. Mewujudkan karya-karya nyata dan menjadi bagian untuk memajukan bangsa,” ujar Syarifudin usai upacara Hari Sumpah Pemuda di kantor Pemkot Bima, Senin (28/10/2013).
Dikatakannya, UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, mulai diberlakukan penuh di seluruh daerah. Gambaran UU nya antara lain, penguatan wawasan kebangsaan pemuda, pemberdayaan dan kemandirian. Kemudian mengatur lembaga kewirausahaan pemuda. “Ini menjadi semangat baru untuk membangun pemuda di berbagai daerah,” tandasnya.
Diharapkannya, ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kepemudaan di Kota Bima, secara spesifik dan detail dengan diberlakukannya UU kepemudaan tersebut. Adanya Perda kepemudaan, peran kebijakan di Kota Bima bisa lebih menyentuh Pemuda.
KNPI dan Pergulatan Bangsa
PEMUDA KNPI DAN PERGULATAN BANGSA
Oleh: Ridwan M. Said
Oleh: Ridwan M. Said
TEPATNYA Senin 31 Januari 2011 lebih dari seratus pengurus DPD II KNPI Kota Bima di kukuhkan oleh ketua umum DPD I KNPI NTB dihadapan pejabat Pemerintah, serta unsur teras Kota Bima seperti pimpinan dan anggota DPRD, KPUD, Kapolresta, Dandim, para perwakilan organisasi kepemudaan dan tamu undangan lainnya. Acara pelantikan ini merupakan awal dari konsolidasi gerakan pemuda dalam skala besar untuk Kota Bima memasuki tahun 2011 ini.
Banyak hal yang menarik dalam perhelatan pelantikan pegurus KNPI kali ini, salah satunya di hadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima yang juga bersaudara, ini menandakan Pemerintah cukup memperhitungkan keberadan KNPI sebagai wadah eksponen kaum muda.
Melihat antusiasme dalam acara pelantikan itu, cukup menjanjikan buat gerakan kritis kaum muda kedepan, namun pertanyaannya kemudian dengan format keperngurusan yang cukup gendut itu mampukah para pemuda yang terhimpun dalam wadah KNPI untuk menampilkan diri sebagai eksponen gerakan (exponent movement) kaum muda yang sebenarnya (coming true) alias bukan hanya bertujuan memajang nama belaka.
Bila kita membaca dari pengalaman masa lalu (past exeperience), antusiasme dan semangat pada saat pelantikan bukanlah ukuran yang cukup signifikan dalam mengukur efektifitas gerakan KNPI, karena sudah menjadi budaya orang Indonesia semangat awal-awalnya cukup menggebu (bouyant) dalam perjalannannya sering kempes (see kempih) di tengah jalan, dan KNPI selalu menjadi bagian dari representatif budaya itu, harus disadari pula dalam KNPI terhimpun begitu banyak warna, baik atas idiologi, pekerjaan, profesi dan konsep gerakan.
Namun biasanya yang sering kali mejadi hambatan (obstruction) gerakan KNPI dalam skala lokalitas bukan di sebabkan oleh perbedaan idiologi antara para pengurus yang ada di dalamnya, tapi seringkali di sebabkan oleh sulitnya menyatukan issue-issue penting yang menjadi agenda gerakan walaupun sesungguhnya agenda gerakan secara umum sudah dirumuskan dalam Musda, misalnya masalah advokasi kebijakan pemerintah seringkali pengurus KNPI yang berada dalam unsur pemerintahan jelas tidak mendukung sertidaknya tidak akan terlibat secara langsung dalam advokasi itu, apalagi menyangkut melurus kebijakan pemerintah yang ada, pada saat yang bersamaan civitas KNPI yang lain menginginkan KNPI agar dapat menjadi pelopor utama dalam masalah-masalah advokasi yang menyangkut kebijakan Pemerintah yang dirasa merugikan rakyat kecil.
Ada yang berpendapat bahwa arah gerakan organisasi selevel KNPI tidak harus terlibat langsung dalam advokasi namun cukup dengan membangun daerah dan bangsa secara bersama dengan pemerintah melalui kemitraan, terlepas pendapat itu masih menjadi perdebatana dengan argumentasi masing-masing, kita tidak bisa menafikkan, bahawa pemuda memang dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam membangun bangsa, entah itu melalui cara advokasi langsung dengan pengontrolan yang ketat terhadap kebijakan publik pemerintah atau dengan menggagas program pemberdayaan pemuda dan masyarakat umum untuk bekerja sama dengan pemerintah, singkatnya merurut saya gerakan pemuda adalah gerakan multi level dan disiplin secara profesional.
Apapaun perberbedaan latar dan kepentingan yang ada disnilah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, kehadiran pemimpin pemuda yang mampu mengkreasi segala perbedaan ini menjadi wajib.
Menengok dari sejarah gerakan pemuda tempo dulu pemuda adalah pelaku sejarah perubahan, hampir sedikit sejarah bangsa yang tidak melibatkan pemuda atau yang di pelopori oleh pemuda, dalam sejarah Indonesia sendiri pemuda adalah pioner utama yang menggusur rezim-rezim yang di rasa tidak perpihak kepada rakyat dan tidak menunaikan janji mereka, coba kita tengok kejatuhan Soekarno 1966 yang gagal menghadirkan kesejahteraan rakyat, atas dasar kekuatan pemuda dan militer Soekarno tumbang, begitupun rezim Soeharto yang di penuhi dengan praktek-praktek otoritarian dan koruptif, ia menyerah ditengah arus desakan gerakan pemuda 1998.
Membicarakan kepeloporan gerakan perubahan baik dalam skala besar mapun dalam skala kecil tidak bisa di lepaskan dari cerita keterlibatan pemuda, menggambarkan gerakan pemuda berarti menggambarkan masa cerahnya perubahan, pendapat ini sangat sulit di bantah.
Tantangan pemuda
Tapi di satu sisi juga tidak sedikit pemuda yang terjebak dalam arus pragmatisme, dalam catatan sejarah di lingkaran kekuasaan rezim Orde Baru banyak di kelilingi oleh mantan aktivis pemuda. Yang justru keasyikan menikmati kekuasaan tanpa memperhatikan komitmen dan janjinya pada saat jadi aktivis, sikap paragmaisme sebagian kecil para kativis gerakan pemuda pasca reformasi masih terus berlanjut, hal ini dipat dilihat dari begitu banyak mantan aktivis pemuda yang dulunya sangat konsen mengusung perubahan namun ketika menjadi petinggi partai dan masuk jajaran elit kekuasaan justru menjadi pengahadang utama gerakan pemuda.
Venomena seperti ini kian hari kian tumbuh subur dan semakin jaya, tidak terkecuali termasuk mereka yang dulunya mantan aktivis bahkan pentolan KNPI, para tidak tahu malu itu telah memberikan sumbangan besar terhadap pelemahan gerakan pemuda baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal, relitas ini ada yang melihat denga sikap pesimisme dan ada juga yang bersikap optimis.
Bila kontrol pemuda semakin melemah maka akan membahayakan tuntutan reformasi yang mencita-citakan negara yang di kelola dengan demokratis, dan demokrasi meniscayakan adanya kontrol yang kuat dari Parpol, Pers, Pemuda dan kaum sipil lainnya, tanpa kontrol maka demokrasi yang di cita-citakan akan hampar.
Kian-hari gerakan pemuda sulit menemukan format yang tepat dalam mengontrol dan mengkritis kebijkan pemerintah yang ada, karena strategi Pemerintah lebih canggih ketimbang strategi pemuda, hal ini dapat lihat dari perjalanan kepemimpinan bangsa ini pasca reformasi, gerakan demostrasi yang tidak menyeluruh dan serentak seperti sejarah gerakan pemuda masa lalu saat ini agak mengalami kesulitan.
Pemuda harusnya menjadi pioner utama di tengah dinamikan politik bangsa yang serba tidak pasti, lihat saja janji-janji dan klaim pemerintah yang klimaksnya beberapa tokoh tua lintas agama merilis sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru rezim Yudhoyono, politik pencitraan Pemerintah SBY selama ini di gugah oleh gerakan kaum tua itu akibat mereka sudah tidak tahan melihat panggung sandiwara politik yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. orang miskin Pemerintah mengkalaim tinggal tigabelas jutaan padahal yang menerima dana bantuan tunai (BLT) dan beras miskin tujuah puluh jutaaan, itupun metode penentuan orang miskinnya masih sangat di perdebatkan. Pemerintah selalu mengklaim memimpin gerakan pemberantasan korupsi padahal disatu sisi korupsi meningkat baik dari segi kerugian negara maupun kunatitas dan kualitas tersangkanya, pada saat yang besamaan pembebasan koruptor dan terdakwa melonjak naik.
Saatnya pemuda menjadi penghadang utama atas sikap rezim yang paradoks, memajukan yang tidak seharusnya dimajukan seperti naiknya angka kemiskinan dan kenaikan kuntitas dan kualitas korutor, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, dan memundurkan/ menghentikan apa yang seharunya dimundurkan seperti angka kemiskinan, pengangguran, korupsi, dll.
Akankah SBY akan tumbang akibat kebohongan rezimnya (untruth regime), hal itu tergantung sungguh dari format gerakan pemuda saat sekarang dan kedepan, karena pemuda sebagai kelas sosial menengah (middle class) yang selalu menjadi penyuara lonceng perubahan selalu di tuntut untuk kritis, kreatif dan inovatif dalam memandang, menilai, dan menyikapi segala perubahan yang ada. tidak terkecuali keberadan format gerakan pemuda yang terhimpun dalam wadah KNPI Kota Bima, untuk bisa menempatkan diri sebagai gerakan perubahan (the movement changge), pembangunan dan kemitraan.
Sebuah perubahan sangat sulit lahir dari gerakan tanpa keterlibatan pemuda, karena kelebihan pemuda yang memiliki energi lebih besar ketimbang komunitas lain, juga sedikit nonkompromistik, untuk itu kita tunggu gerakan pemuda-pemudi Kota Bima yang baru di lantik untuk mampu menghadirkan manfaat yang nyata untuk pembangunan daerah, dengan mengkreasi segala macam warna dan kepentingan yang ada di dalamnya.
Banyak hal yang menarik dalam perhelatan pelantikan pegurus KNPI kali ini, salah satunya di hadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima yang juga bersaudara, ini menandakan Pemerintah cukup memperhitungkan keberadan KNPI sebagai wadah eksponen kaum muda.
Melihat antusiasme dalam acara pelantikan itu, cukup menjanjikan buat gerakan kritis kaum muda kedepan, namun pertanyaannya kemudian dengan format keperngurusan yang cukup gendut itu mampukah para pemuda yang terhimpun dalam wadah KNPI untuk menampilkan diri sebagai eksponen gerakan (exponent movement) kaum muda yang sebenarnya (coming true) alias bukan hanya bertujuan memajang nama belaka.
Bila kita membaca dari pengalaman masa lalu (past exeperience), antusiasme dan semangat pada saat pelantikan bukanlah ukuran yang cukup signifikan dalam mengukur efektifitas gerakan KNPI, karena sudah menjadi budaya orang Indonesia semangat awal-awalnya cukup menggebu (bouyant) dalam perjalannannya sering kempes (see kempih) di tengah jalan, dan KNPI selalu menjadi bagian dari representatif budaya itu, harus disadari pula dalam KNPI terhimpun begitu banyak warna, baik atas idiologi, pekerjaan, profesi dan konsep gerakan.
Namun biasanya yang sering kali mejadi hambatan (obstruction) gerakan KNPI dalam skala lokalitas bukan di sebabkan oleh perbedaan idiologi antara para pengurus yang ada di dalamnya, tapi seringkali di sebabkan oleh sulitnya menyatukan issue-issue penting yang menjadi agenda gerakan walaupun sesungguhnya agenda gerakan secara umum sudah dirumuskan dalam Musda, misalnya masalah advokasi kebijakan pemerintah seringkali pengurus KNPI yang berada dalam unsur pemerintahan jelas tidak mendukung sertidaknya tidak akan terlibat secara langsung dalam advokasi itu, apalagi menyangkut melurus kebijakan pemerintah yang ada, pada saat yang bersamaan civitas KNPI yang lain menginginkan KNPI agar dapat menjadi pelopor utama dalam masalah-masalah advokasi yang menyangkut kebijakan Pemerintah yang dirasa merugikan rakyat kecil.
Ada yang berpendapat bahwa arah gerakan organisasi selevel KNPI tidak harus terlibat langsung dalam advokasi namun cukup dengan membangun daerah dan bangsa secara bersama dengan pemerintah melalui kemitraan, terlepas pendapat itu masih menjadi perdebatana dengan argumentasi masing-masing, kita tidak bisa menafikkan, bahawa pemuda memang dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam membangun bangsa, entah itu melalui cara advokasi langsung dengan pengontrolan yang ketat terhadap kebijakan publik pemerintah atau dengan menggagas program pemberdayaan pemuda dan masyarakat umum untuk bekerja sama dengan pemerintah, singkatnya merurut saya gerakan pemuda adalah gerakan multi level dan disiplin secara profesional.
Apapaun perberbedaan latar dan kepentingan yang ada disnilah dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, kehadiran pemimpin pemuda yang mampu mengkreasi segala perbedaan ini menjadi wajib.
Menengok dari sejarah gerakan pemuda tempo dulu pemuda adalah pelaku sejarah perubahan, hampir sedikit sejarah bangsa yang tidak melibatkan pemuda atau yang di pelopori oleh pemuda, dalam sejarah Indonesia sendiri pemuda adalah pioner utama yang menggusur rezim-rezim yang di rasa tidak perpihak kepada rakyat dan tidak menunaikan janji mereka, coba kita tengok kejatuhan Soekarno 1966 yang gagal menghadirkan kesejahteraan rakyat, atas dasar kekuatan pemuda dan militer Soekarno tumbang, begitupun rezim Soeharto yang di penuhi dengan praktek-praktek otoritarian dan koruptif, ia menyerah ditengah arus desakan gerakan pemuda 1998.
Membicarakan kepeloporan gerakan perubahan baik dalam skala besar mapun dalam skala kecil tidak bisa di lepaskan dari cerita keterlibatan pemuda, menggambarkan gerakan pemuda berarti menggambarkan masa cerahnya perubahan, pendapat ini sangat sulit di bantah.
Tantangan pemuda
Tapi di satu sisi juga tidak sedikit pemuda yang terjebak dalam arus pragmatisme, dalam catatan sejarah di lingkaran kekuasaan rezim Orde Baru banyak di kelilingi oleh mantan aktivis pemuda. Yang justru keasyikan menikmati kekuasaan tanpa memperhatikan komitmen dan janjinya pada saat jadi aktivis, sikap paragmaisme sebagian kecil para kativis gerakan pemuda pasca reformasi masih terus berlanjut, hal ini dipat dilihat dari begitu banyak mantan aktivis pemuda yang dulunya sangat konsen mengusung perubahan namun ketika menjadi petinggi partai dan masuk jajaran elit kekuasaan justru menjadi pengahadang utama gerakan pemuda.
Venomena seperti ini kian hari kian tumbuh subur dan semakin jaya, tidak terkecuali termasuk mereka yang dulunya mantan aktivis bahkan pentolan KNPI, para tidak tahu malu itu telah memberikan sumbangan besar terhadap pelemahan gerakan pemuda baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal, relitas ini ada yang melihat denga sikap pesimisme dan ada juga yang bersikap optimis.
Bila kontrol pemuda semakin melemah maka akan membahayakan tuntutan reformasi yang mencita-citakan negara yang di kelola dengan demokratis, dan demokrasi meniscayakan adanya kontrol yang kuat dari Parpol, Pers, Pemuda dan kaum sipil lainnya, tanpa kontrol maka demokrasi yang di cita-citakan akan hampar.
Kian-hari gerakan pemuda sulit menemukan format yang tepat dalam mengontrol dan mengkritis kebijkan pemerintah yang ada, karena strategi Pemerintah lebih canggih ketimbang strategi pemuda, hal ini dapat lihat dari perjalanan kepemimpinan bangsa ini pasca reformasi, gerakan demostrasi yang tidak menyeluruh dan serentak seperti sejarah gerakan pemuda masa lalu saat ini agak mengalami kesulitan.
Pemuda harusnya menjadi pioner utama di tengah dinamikan politik bangsa yang serba tidak pasti, lihat saja janji-janji dan klaim pemerintah yang klimaksnya beberapa tokoh tua lintas agama merilis sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru rezim Yudhoyono, politik pencitraan Pemerintah SBY selama ini di gugah oleh gerakan kaum tua itu akibat mereka sudah tidak tahan melihat panggung sandiwara politik yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. orang miskin Pemerintah mengkalaim tinggal tigabelas jutaan padahal yang menerima dana bantuan tunai (BLT) dan beras miskin tujuah puluh jutaaan, itupun metode penentuan orang miskinnya masih sangat di perdebatkan. Pemerintah selalu mengklaim memimpin gerakan pemberantasan korupsi padahal disatu sisi korupsi meningkat baik dari segi kerugian negara maupun kunatitas dan kualitas tersangkanya, pada saat yang besamaan pembebasan koruptor dan terdakwa melonjak naik.
Saatnya pemuda menjadi penghadang utama atas sikap rezim yang paradoks, memajukan yang tidak seharusnya dimajukan seperti naiknya angka kemiskinan dan kenaikan kuntitas dan kualitas korutor, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, dan memundurkan/ menghentikan apa yang seharunya dimundurkan seperti angka kemiskinan, pengangguran, korupsi, dll.
Akankah SBY akan tumbang akibat kebohongan rezimnya (untruth regime), hal itu tergantung sungguh dari format gerakan pemuda saat sekarang dan kedepan, karena pemuda sebagai kelas sosial menengah (middle class) yang selalu menjadi penyuara lonceng perubahan selalu di tuntut untuk kritis, kreatif dan inovatif dalam memandang, menilai, dan menyikapi segala perubahan yang ada. tidak terkecuali keberadan format gerakan pemuda yang terhimpun dalam wadah KNPI Kota Bima, untuk bisa menempatkan diri sebagai gerakan perubahan (the movement changge), pembangunan dan kemitraan.
Sebuah perubahan sangat sulit lahir dari gerakan tanpa keterlibatan pemuda, karena kelebihan pemuda yang memiliki energi lebih besar ketimbang komunitas lain, juga sedikit nonkompromistik, untuk itu kita tunggu gerakan pemuda-pemudi Kota Bima yang baru di lantik untuk mampu menghadirkan manfaat yang nyata untuk pembangunan daerah, dengan mengkreasi segala macam warna dan kepentingan yang ada di dalamnya.
KNPI Kota Bima Pilih Upacara Bersama Eks Penderita Kusta Desa Panda
Lantaran kecewa dengan sikap Panitia HUT ke-67 RI tingkat Kota Bima, Ketua KNPI Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, bersama dengan beberapa anggota KNPI Kota Bima memilih tidak mengikuti upacara di halaman Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Syarifuddin memilih untuk mengikuti upacara bersama mantan penderita kusta di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang digagas oleh Komunitas BABUJU (17/8).
Syarifuddin mengaku sebelum mengikuti upacara bersama eks penderita kusta yang diselenggarakan oleh Komunitas BABUJU, menyempatkan datang ke Pemkot Bima, namun meninggalkan tempat itu. Sikapnya itu lantaran institusi KNPI sebagai representasi kepemudaan dianggap tidak dihargai.
Kenyataan itu, kata dia, tidak hanya terjadi kali ini saja, namun tahun sebelumnya. Seperti masalah undangan, dimana tidak jelas ditempat acara, KNPI harus duduk dimana. “Kami dapat undangan sekitar 30, dan jelas kode undangannya. Namun, hanya KNPI yang tidak ditulis namanya di masing-masing kursi, sehingga kadang harus pindah-pindah, karena duduk dikursi orang lain,” ungkapnya.
Seperti halnya, kata dia, ketika pengukuhan pasukan pengibar bendera (Paskibra), panitia menyilahkan KNPI duduk di kursi. Namun belakangan itu rupanya tempat anggota Paskibra dan harus pindah lagi. kenyataan itu juga ketika mengecek sebelum upacara di halaman Pemkot Bima, rupanya tetap tidak disediakan kursi untuk KNPI, sehingga memilih upacara bersama eks penderita kusta
Ketua KNPI Kota Bima yang hadir bersama beberapa anggotanya tersebut tiba beberapa menit setelah Upacara HUT Proklamasi RI ke 67 baru saja dimulai, yaitu sekitar pukul 09.15 Wita. Upacara bersama warga eks Penderita Kusta Dipimpin oleh Surnadin dari Komunitas BABUJU dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Julhaidin SE, yang juga adalah Koordinator Komunitas BABUJU. Sedangkan pelaksana Upacara lainnya dari Warga itu sendiri.
Sumber:
http://www.babuju.com/2012/08/kecewa-knpi-kota-bima-pilih-upacara.html
Syarifuddin mengaku sebelum mengikuti upacara bersama eks penderita kusta yang diselenggarakan oleh Komunitas BABUJU, menyempatkan datang ke Pemkot Bima, namun meninggalkan tempat itu. Sikapnya itu lantaran institusi KNPI sebagai representasi kepemudaan dianggap tidak dihargai.
Kenyataan itu, kata dia, tidak hanya terjadi kali ini saja, namun tahun sebelumnya. Seperti masalah undangan, dimana tidak jelas ditempat acara, KNPI harus duduk dimana. “Kami dapat undangan sekitar 30, dan jelas kode undangannya. Namun, hanya KNPI yang tidak ditulis namanya di masing-masing kursi, sehingga kadang harus pindah-pindah, karena duduk dikursi orang lain,” ungkapnya.
Seperti halnya, kata dia, ketika pengukuhan pasukan pengibar bendera (Paskibra), panitia menyilahkan KNPI duduk di kursi. Namun belakangan itu rupanya tempat anggota Paskibra dan harus pindah lagi. kenyataan itu juga ketika mengecek sebelum upacara di halaman Pemkot Bima, rupanya tetap tidak disediakan kursi untuk KNPI, sehingga memilih upacara bersama eks penderita kusta
Ketua KNPI Kota Bima yang hadir bersama beberapa anggotanya tersebut tiba beberapa menit setelah Upacara HUT Proklamasi RI ke 67 baru saja dimulai, yaitu sekitar pukul 09.15 Wita. Upacara bersama warga eks Penderita Kusta Dipimpin oleh Surnadin dari Komunitas BABUJU dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Julhaidin SE, yang juga adalah Koordinator Komunitas BABUJU. Sedangkan pelaksana Upacara lainnya dari Warga itu sendiri.
Sumber:
http://www.babuju.com/2012/08/kecewa-knpi-kota-bima-pilih-upacara.html
Kita harus Malu Sama Orang Lombok
Bagaimana solusi agar Masjid Agung Al- Muwahidin Kota Bima bisa segera rampung? Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, menyarankan agar Pemerintah Kota Bima bisa belajar dan bercermin dari masyarakat pulau Lombok. Dalam satu desa saja, di Lombok mampu membangun satu masjid, bahkan lebih dan berarsitektur megah.
Kegigihan masyarakat Lombok itu, katanya, harus menjadi motivasi sekaligus sindiran bagi warga Bima yang juga mayoritas Muslim, karena hingga kini satu masjid saja tidak mampu dirampungkan. Bahkan, lafaz Allah di ujung kubah masjid yang tumbang sejak beberapa waktu lalu saja, belum mampu diperbaiki.
“Kita harus malu karena masjid itu sebagai simbol kita umat Islam. Tidak hanya untuk masyarakat kota, tetapi juga untuk masyarakat Kabupaten Bima secara umum,” jelasnya melalui telepon seluler.
Dikatakannya, Pemerintah Kota Bima harus mampu berpikir cerdas segera mencari solusi dan alternatif lain bagi kelanjutan pembangunan masjid kebanggaan itu. Tidak perlu menunggu laporan keuangan panitia pembangunan lagi, karena jika hal itu jadi acuan maka sampai kapan pun masjid tidak akan jadi.
Apalagi, jelasnya, menggantungkan anggaran pembangunan itu pada APBD-P akan semakin menjauhkan impian untuk mewujudkan penyelesaian masjid tersebut. Di tengah kebuntuan seperti itu, Kepala Daerah harus segera menjadi tumpuan utama untuk melahirkan solusi dengan cara bijak.
Katanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Islam (Yasim), DPRD Kota Bima maupun sejumlah pihak lainnya seperti para pengusaha harus segera dirangkul oleh pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bima juga bila perlu harus dilibatkan karena masjid itu milik masyarakat Mbojo.
“Saya yakin dengan bersama seperti perampungan pembangunan Masjid Agung kita bisa segera terwujud dalam waktu dekat,” ujarnya. (BE.20)
Sumber:
http://www.bimakini.com/index.php/sosbud/item/762-syarifuddin-kita-harus-malu-sama-orang-lombok
Kegigihan masyarakat Lombok itu, katanya, harus menjadi motivasi sekaligus sindiran bagi warga Bima yang juga mayoritas Muslim, karena hingga kini satu masjid saja tidak mampu dirampungkan. Bahkan, lafaz Allah di ujung kubah masjid yang tumbang sejak beberapa waktu lalu saja, belum mampu diperbaiki.
“Kita harus malu karena masjid itu sebagai simbol kita umat Islam. Tidak hanya untuk masyarakat kota, tetapi juga untuk masyarakat Kabupaten Bima secara umum,” jelasnya melalui telepon seluler.
Dikatakannya, Pemerintah Kota Bima harus mampu berpikir cerdas segera mencari solusi dan alternatif lain bagi kelanjutan pembangunan masjid kebanggaan itu. Tidak perlu menunggu laporan keuangan panitia pembangunan lagi, karena jika hal itu jadi acuan maka sampai kapan pun masjid tidak akan jadi.
Apalagi, jelasnya, menggantungkan anggaran pembangunan itu pada APBD-P akan semakin menjauhkan impian untuk mewujudkan penyelesaian masjid tersebut. Di tengah kebuntuan seperti itu, Kepala Daerah harus segera menjadi tumpuan utama untuk melahirkan solusi dengan cara bijak.
Katanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Islam (Yasim), DPRD Kota Bima maupun sejumlah pihak lainnya seperti para pengusaha harus segera dirangkul oleh pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bima juga bila perlu harus dilibatkan karena masjid itu milik masyarakat Mbojo.
“Saya yakin dengan bersama seperti perampungan pembangunan Masjid Agung kita bisa segera terwujud dalam waktu dekat,” ujarnya. (BE.20)
Sumber:
http://www.bimakini.com/index.php/sosbud/item/762-syarifuddin-kita-harus-malu-sama-orang-lombok
DPD KNPI Kota Bima
Sejak berdirinya DPD KNPI Kota Bima, telah banyak kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan tidak hanya kegiatan yang bersifat temporer semata tapi juga kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada kebutuhan dasasr masyarakat terutama kalangan usia produktif yang belum beruntung memperoleh lapangan pekerjaan tetap.
Sejak tahun 2007, DPD KNPI Kota Bima bersama masyarakat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata berupa:
Sejak tahun 2007, DPD KNPI Kota Bima bersama masyarakat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata berupa:
1. Penghijauan di bumi perkemahan Lampe berbasiskan masyarakat.
2. Pelaksanaan khitanan masal dengan 120 peserta yang terdiri dari kalangan keluarga miskin
3. Kegiatan-kegiatan rekreatif-edukatif ( lomba balap sepeda usia remaja dan anak-anak, pertandingan bola volly plastic bersama OKP, lomba dayung bersama GP Ansyor Kota Bima dan pemberian bantuan kepada keluarga miskin).
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan pembuatan kolam ikan lele di Kelurahan Lampe bekerja sama dengan OKP.
5. Pembentukan lembaga KEMA-PIS (Gerakan Masyarakan Pemilih Cerdas), adalah pendidikan politik bagi genersi muda dan masyarakat pada umumnya.
6. Kegiatan rutin berupa kunjungan-kunjungan ke OKP, menghadiri undangan rapat koordinasi bersama SKPD Pemkot Bima, yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan kemah bakti DPD KNPI Kota Bima bersama OKP dan generasi muda di Kel. Kolo bulan okteber ini.
Keprihatinan DPD KNPI Kota Bima terhadap maraknya peredaran narkoba, miras, dan kejahatan yang dilakukan generasi muda adalah menjadi pokok utama untuk dicarikan solusi begaimana membentuk generasi muda yang berkepribadian dan memiliki jiwa produktif bagi masa depan mereka sendiri. Pendampingan, pembinaan terhadap generasi muda dibutuhkan keahlian khusus dan kemampuan professional untuk menyetak kesadaran generasi muda bahwa mereka adalah insan-insan potensial yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan pembangunan baik untuk diri sendiri, kelompok maupun sosial dengan demikian generasi muda bisa menjadi salah satu sumber kesejahtraan sosial yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dibidang kesejahtraan sosial, sungguh tidak mudah mencapai cita-cita tersebut, tantangannya sungguh besar karna harus diawali dari komitmen internal antara pengurus DPD KNPI Kota Bima sendiri dan semua OKP, tanpa itu mustahil rasanya impian diatas dapat tercapai. Sebagaimana kata Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, “tanpa tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam diri pengurus DPD KNPI Kota Bima maupun OKP, apa yang bisa dilakukan. DPD KNPI Kota Bima tidak memiliki eksistensi yang pantas diperhitungkan dimasyarakat. KNPI hanya semacam organissi elitis yang tidak produktif dan sangat tergantung kepada dana hibah APBD Pemerintah Daerah. Karna itu, sense of beleongingnes, harus ditumbuhkan di KNPI. Organisasi ini bukan untuk mencari uang, tapi memenuhi panggilan hati yang berangkat dari kesedaran sosial.
2. Pelaksanaan khitanan masal dengan 120 peserta yang terdiri dari kalangan keluarga miskin
3. Kegiatan-kegiatan rekreatif-edukatif ( lomba balap sepeda usia remaja dan anak-anak, pertandingan bola volly plastic bersama OKP, lomba dayung bersama GP Ansyor Kota Bima dan pemberian bantuan kepada keluarga miskin).
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan pembuatan kolam ikan lele di Kelurahan Lampe bekerja sama dengan OKP.
5. Pembentukan lembaga KEMA-PIS (Gerakan Masyarakan Pemilih Cerdas), adalah pendidikan politik bagi genersi muda dan masyarakat pada umumnya.
6. Kegiatan rutin berupa kunjungan-kunjungan ke OKP, menghadiri undangan rapat koordinasi bersama SKPD Pemkot Bima, yang akan dilaksanakan adalah pelaksanaan kemah bakti DPD KNPI Kota Bima bersama OKP dan generasi muda di Kel. Kolo bulan okteber ini.
Keprihatinan DPD KNPI Kota Bima terhadap maraknya peredaran narkoba, miras, dan kejahatan yang dilakukan generasi muda adalah menjadi pokok utama untuk dicarikan solusi begaimana membentuk generasi muda yang berkepribadian dan memiliki jiwa produktif bagi masa depan mereka sendiri. Pendampingan, pembinaan terhadap generasi muda dibutuhkan keahlian khusus dan kemampuan professional untuk menyetak kesadaran generasi muda bahwa mereka adalah insan-insan potensial yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan pembangunan baik untuk diri sendiri, kelompok maupun sosial dengan demikian generasi muda bisa menjadi salah satu sumber kesejahtraan sosial yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dibidang kesejahtraan sosial, sungguh tidak mudah mencapai cita-cita tersebut, tantangannya sungguh besar karna harus diawali dari komitmen internal antara pengurus DPD KNPI Kota Bima sendiri dan semua OKP, tanpa itu mustahil rasanya impian diatas dapat tercapai. Sebagaimana kata Ketua DPD KNPI Kota Bima, Syarifuddin Lakuy, SH, “tanpa tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam diri pengurus DPD KNPI Kota Bima maupun OKP, apa yang bisa dilakukan. DPD KNPI Kota Bima tidak memiliki eksistensi yang pantas diperhitungkan dimasyarakat. KNPI hanya semacam organissi elitis yang tidak produktif dan sangat tergantung kepada dana hibah APBD Pemerintah Daerah. Karna itu, sense of beleongingnes, harus ditumbuhkan di KNPI. Organisasi ini bukan untuk mencari uang, tapi memenuhi panggilan hati yang berangkat dari kesedaran sosial.